Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI menyorot Anggaran Tong sampah yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Aceh senilai Rp.7 M. Anggaran untuk pembelian tong sampah hanya diperuntukkan untuk 9 Kabupaten Kota. Diduga pengadaan Tempat sampah ini berasal dari usulan Pokir Dewan, jika program pengadaan tempat sampah ini murni program Dinas Pendidikan kenapa mesti 9 wilayah saja tidak merata di 23 Kabupaten Kota di Aceh.kata Nasruddin bahar koordinator TTI (25/04/2025)
Nasruddin menjelaskan,Pengadaan tempat sampah yang menghabiskan dana Rp.7 Milyar tersebut dilaksanakan dengan metode Epurchasing bukan Tender, artinya paket ini hampir sama dengan Penunjukan Langsung sehingga sangat memungkinkan adanya persekongkolan antara penyedia dengan PPK/KPA dalam memilih calon penyedia, konon dilakukan dengan metode negosiasi bukan metode mini kompetisi.
Sambungnya,Sangat banyak uang di Dinas Pendidikan yang diperuntukkan bukan berhubungan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Pengadaan tempat sampah hanya akal akalan saja karena selama ini setiap sekolah sudah disediakan tempat sampah yang permanen yang dibuat dari konstruksi beton sehingga dapat digunakan dalam waktu lama.
Kepada Gubernur Aceh diminta meninjau kembali anggaran yang tidak berhubungan langsung baiknya dialihkan kepada program yang lebih urgen. Masih banyak lagi jika ditelisik pada paket paket yang sudah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang SiRUP LPSE Aceh, mislanya pengadaan Laptop, komputer setiap tahun dianggarakan dalam jumlah milyaran, padahal jika pengadaan Laptop dan komputer tidak diadakan satu tahun ini tidak akan berpengaruh besar dengan kinerja Dinas Pendidikan mengingat sangat banyak Laptop dan Komputer disediakan setiap tahun.ucap Nasruddin bahar
Bukan hanya di Dinas Pendidikan hampir disemua Dinas ada terdapat anggaran yangdianggarkan untuk kegiatan yang tidak terlalu urgen. Penyebab dari kegiatan yang tidak penting tapi tetap dianggarkan adalah salab satu nya diduga berasal dari Dana Pokir Dewan. Modusnya KPA bekerja sama dengan oknum Anggota Dewan sehingga program yang sudah dibuat berjalan mulus di DPR.tutup Nasruddin bahar
