Sambungnya,Jika berpedoman pada kegiatan tahun lalu tahun 2024 masih banyak kegiatan yang belum diumumkan seperti Pengadaan Alkes, Pemeliharaan Alat Kesehatan, dan Pengadaan lainnya. Publik perlu tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada setiap SKPA dengan tujuan untuk Transparansi. Jika masih ada yang ditutup tutupi artinya ada sesuatu yang disembunyikan, SiRUP sangat penting dipublis lebih awal sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Nasruddin menambahkan,Ada Modus dengan sengaja tidak mengumumkan kegiatan lebih awal dengan tujuan tertentu seperti misalnya tidak memberikan kesempatan kepada Rekanan untuk mempersiapkan diri, justru ada rekanan yang sudah "dipelihara" diberikan akses sebesar besarnya. Banyak Pengadaan Barang dilaksanakan dengan Epurchasing atau Ekatalog, disinilah kesempatan kongkalikong atau persekongkolan antara Rekanan dengan PA/KPA untuk mengatur siapa saja yang mesti dimenangkan.
Kenapa masih banyak PA/KPA tidak menjalankan aturan karena tidak adanya sanksi yang tegas terutama dari APIP selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Jika APIP bersikap tegas dapat dipastikan pihak Dinas atau Badan tidak berani melanggar aturan. Aparat Penegak Hukum seperti APH juga tidak begitu bereaksi meskipun sering dipertanyakan dimedia seolah olah jika belum merugikan keuangan Negara dianggap belum terjadi Korupsi, Padahal Mensrea dimulai sejak proses Perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan.tutup Nasruddin bahar
