Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat menerima Kunjungan Kerja Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (17/2). Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa dana Otsus bukan hanya sekadar bantuan, melainkan hak Aceh dalam upaya mempercepat pembangunan setelah konflik panjang di masa lalu.
“Tolong teman-teman di DPD RI membantu memperjuangkan agar dana Otsus Aceh tidak mengalami pemotongan, bahkan kalau bisa ditambah. Aceh masih sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata,” ujar Fadhlullah dengan penuh keyakinan.
Ia juga meminta agar masa berlaku dana Otsus diperpanjang demi kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, tanpa perpanjangan tersebut, Aceh akan menghadapi tantangan berat dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid, menyatakan kesiapannya untuk membawa aspirasi Aceh ke tingkat nasional. Ia memastikan bahwa DPD RI akan mengawal kepentingan Aceh agar tidak terpinggirkan dalam kebijakan anggaran pusat.
“Kami tentu akan memperjuangkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Aceh memiliki hak untuk mendapatkan perhatian lebih dalam alokasi anggaran nasional,” ujar Waris.
Dalam kesempatan itu, Waris juga mengucapkan selamat kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Wakil Gubernur, Fadhlullah, atas pelantikannya sebagai pemimpin Aceh yang baru. Ia berharap kepemimpinan mereka mampu membawa Aceh ke arah yang lebih maju dan sejahtera.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli, serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Unsur Forkopimda Aceh juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, rombongan DPD RI di antaranya diwakili oleh Azhari Cage, Alfiansyah Bustami (Komeng), serta sejumlah anggota lainnya.
Dengan semangat perjuangan yang tinggi, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak daerahnya. “Kami tidak akan tinggal diam. Dana Otsus harus tetap ada dan digunakan untuk kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya dengan nada optimis.
| Sumber | : | BIRO ADPIM SETDA ACEH. |
