Wartanad.id | Banda Aceh – Ketua Pusat Pro Mualem (POLEM) Aceh, Fahrizi Qautsar, mengkritik langkah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli yang dinilai memicu konflik internal dalam pemerintahan Aceh. Pernyataan ini disampaikan Qautsar menanggapi sikap Ketua DPRA terkait polemik penunjukan Al-Hudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
Menurut Qautsar, tindakan Ketua DPRA menunjukkan adanya ketegangan antara legislatif dan eksekutif. “Seharusnya ada komunikasi yang lebih baik antara DPRA dan pemerintah Aceh agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Sikap yang diambil oleh Ketua DPRA ini justru dapat memperkeruh situasi dan berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan,” ujar Qautsar, Banda Aceh, Sabtu (22/2/2025).
Qautsar juga mengingatkan bahwa polemik internal ini harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak menjadi korban dari ketidaksepahaman para pemimpin daerah. “Kita berharap ada solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan rakyat Aceh di atas kepentingan politik kelompok tertentu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Qautsar mengatakan Langkah Zulfadhli tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakstabilan birokrasi, tetapi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif di Aceh. “Ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi Plt Sekda, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang harus tetap transparan dan demokratis,” tambahnya.
