Wartanad.id - Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia Nasruddin bahar Melalui pesan seluler nya 25/09 menyebutkan, selama ini Anggaran yang diplot dari Pokok Pokok Pikiran Anggota DPRA dinilai belum tepat sasaran, Faktanya jika dilihat dari daftar paket paket APBA yang diusulkan dari Aspirasi Masayarakat melalui program Pokok pokok pikiran Anggota DPRA sangat jauh melenceng dari kebutuhan Masyarakat.
Sambungnya,Modus Paket Paket Pokir Dewan selama ini lebih banyak ditempatkan pada program reguler SKPA, misalnya Dinas Pendidikan Aceh mulai dari pengadaan Buku, Mobiler sekolah, Alat alat dan perlengkapan Drumband, rehab kelas baru, ruang kepala sekolah, membuat pagar sekolah, pemasangan paving blok halaman sekolah, pembuatan tempat parkir semua masuk pada Paket pokir Dewan. Jika dipikir secara logika apa hubungannya dengan aspirasi masyarakat, bukankah semua program pada Dinas Pendidikan merupakan program reguler yang dananya sudah tersedia dari 20% Anggaran yang wajib digunakan untuk kepentingan pendidikan dan itu adalah perintah undang undang. Tanpa dana Pokir sekalipun Anggaran Pendidikan wajib dianggarkan.
Ia menambahkan,Begitu juga dengan paket paket lainnya yang tidak berhubungan dengan kebutuhan masayarakat secara langsung seperti Badan Dayah semua paket pekerjaaan dimasukkan ke Pokir Dewan, padahal sudah kewajiban Dinas Pendidikan Dayah membantu kebutuhan Dayah yang ada di Aceh untuk membangun kebutuhan dayah dan pesantren yang tidak mesti masuk Pokir Pokir Dewan.
Idealnya Pokir Dewan itu menyahuti dan menindak lanjuti kebutuhan masyarakat dengan tujuan peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang diusulkan melalui musyawarah rencana pembangunan Desa musrenbangdes dan berlanjut ke tingkat Kecamatan, kabupaten Kota selanjutnya ke Provinsi.ucap Nasruddin bahar
Adapun program program yang menyentuh kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan usaha tani, perkebunan, irigasi, jembatan, jalan , perikanan, usaha kecil menegah dan koperasi, kelompok masyarakat korban konflik, dan lain lain yang sifatnya langsung dengan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran Anggaota Dewan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Dapil masing masing.Tutur Nasrudin bahar
Lanjutnya,Selama ini Pihak SKPA " menawarkan" Program di SKPA masing masing sesuai kesepakatan dengan Anggota Dewan berapa anggaran yang ditempatkan kemudia. pihak Dinas memasukkan Program mengatasnamakan pokir Dewan ke program Dinas masing masing. Berikutnya terjadilah transaksi dan tawar menawar berapa komitmen Fee yang harus disetor kepada Anggota Dewan. Umumnya yang ponya pokir terima beres semua diatur oleh koordinator yang ditunjuk.
Ada juga paket paket pokir dikerjakan oleh Dinas selanjutnya komitmen fee diserahkan kepada koordinator yang nominalnya bervariasi antara 15-20% tergantung paket dan kesepakatan. Anehnya lagi paket paket konsultan masuk dalam list pokir dewan terutama paket paket PL yang nilainya dibawah Rp.100 Juta utk paket konsultan. Kebanykan paket kecil kecil itu terdapat pada Dinas Pendidikan Aceh. Sudah menjadi Rahasia Umum para Kabid dibidang masing masing mengelola paket PL pokir Dewan . Kepala Dinas pura pura bego dan sok "Jaim" jaga image seolah olah semua kegiatan sudah diserahkan pelaksanaannya kepada KPA masing masing padahal tanpa sepengetahuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran KPA tidak berani mengambil keputusan.imbuh Nasruddin Bahar
Kepada Media dan LSM diminta mengawal secara ketat sehingga program program pembangunan dapat berjalan dengan baik tidak dibanjak oleh oknum oknum yang mengaku wakil rakyat. Kepada Kapaolda Aceh dan Kajati Aceh diminta untuk menepis isu isu tak sedap yang berkembang atau sengaja dikembangkan oleh oknum pejabat di SKPA dimana banyak"Jatah" petinggi APH yang lebih dikenal dengan sebutan BATOH dan LINGKE.tutup Nasruddin Bahar
