Lanjutnya,Dalam pelaksanaan Pembangunan Bunker Nuklir untuk pasien Kanker Pagu Anggaran Rp 20 Milyar lebih dilaksanakan dengan menunjuk penyedia dengan metode epurchasing atau ekatalog, padahal pekerjaan komplek semestinya dilakukan dengan metode tender bukan dengan ekatalog. Pekerjaan Bunker tidak tersedia pada etalase katalog elektronik sehingga tidak memenuhi syarat dilaksanakan dengan metode epurcashing.
Ia menambahkan,Begitu juga dengan paket konsultan pengawas, belum ada aturan yang mengatur pekerjaan konsultan dilaksanakan dengan metode Epurchasing. Pendapat para Ahli pengadaan yang ikut memberikan pendapatnya dalam kasus ini semua menyebutkan pekerjaan kontruksi Bunker dan konsultan pengawas dilaksanakan dengan metode selain metode Epurchasing.
Terakhir surat LKPP menanggapi persoalan tender Bunker RSZA sudah sangat jelas menyebutkan jika barang nya tidak tersedia pada etalase katalog elektronik maka tidak memenuhi syarat dilakukan dengan metode Ekatalog. Begitu juga dengan komsultan Pengawas belum diatur pelaksanaannya dengan metode ekatalog.kata Nasruddin bahar
Kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini akejaksaan Tinggi Aceh untuk memberikan tindakan dengan memerintahkan PA/KPA Direktur Rumah sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk segera menghentikan pekerjaan, selanjutnya dilakukan tender ulang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
Tindakan Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh sudah melebihi batas kewenangan dan perbuatan nya dinilai sudah melawan hukum yang berpotensi Korupsi dengan memperkaya orang lain dan koorporasi. Tindakan PA/KPA sama saja dengan Penunjukan Langsung PL tanpa adanya tawar menawar.ucap Nasruddin bahar
