Wartanad.id - Banda Aceh - Transapransi Tender Indonesia meminta Inspektorat APIP Aceh mengevaluasi kembali Anggaran Pokir Anggota DPRA pada Dinas Pendidikan Aceh, TTI menilai dengan dimasukkannya Pokir Dewan pada pengadaan barang dan jasa terjadi peggelembungan harga (Mark Up) sehingga Negara berpotensi dirugikan sampai 30-40 persen dari Anggaran yang disediakan, misalnya untuk kegiatan mobiler sekolah dianggararkan Rp.50 Milyar kepada sekolah sekolah yang masuk pada penerima bantuan padahal harga pasar sebenarnya Rp.35 Milyar. Harga Mobiler sudah dimark Up 35 %.sebut Nasruddin bahar koordinator TTI dalam keterangan pers nya melalui pesan seluler 16/07
Sambungnya,Kegitan yang dimasukkan dana Pokir Dewan menjadikan belanja barang dan modal menjadi lebih mahal, sudah menjadi Rahasia Umum kegiatan Pokir Dewan wajib memberikan cash back atau komitmen fee atau apalah istilahnya melalui koordinator masing masing Anggota Dewan. Jika dilihat kenapa lambannya proses pengdaan barang terutama pada ekatalog Dinas Pendidikan Aceh tidak lain disebabkan karena belum adanya kesepakatan antara rekanan dengan pemililik Pokir.
APIP Aceh selaku pengawas Internal Pemerintah seharusnya lebih peka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan uang Negara, jika APIP melarang dana Pendidikan dijadikan Pokir Anggota DPRA maka kerugian Negara dapat dicegah sedemikian rupa.tutur Nasruddin bahar
Ia menambahkan,Kepada Aparat Penegak Hukum APH khususnya kepada Asintel Kajati Aceh dapat mengumpulkan data data dilapangan misalnya dengan mengambil sampel pada beberapa SMA dan SMK yang ada di Banda Aceh dan Aceh besar terutama bantuan sekolah tahun anggaran 2023. Pihak APH dapat membandingkan harga dalam kontrak dengan harga yang berlaku dipasaran.
Lanjutnya,Transparansi Tender Indonesia siap memberikan laporan resmi kepada Kajati Aceh tentang penyalahgunaan angagran pendidikan Tahun Anggaran 2023. Modus pelanggaran ada beberapa macam pertama dengan melakukan penggelembungan harga kedua memecahkan paket menghindari tender. TTI dalam waktu dekat akan memberikan laporan resmi.
Untuk mencegah Kerugian Negara kepada APIP Aceh diminta mencoret semua pokir DPRA yang menggunakan dana Pendidikan. Pokir Dewan pada dasarnya berasal dari usulan masyarakat di daerah bukan kegitan Reguler yang ada pada Dinas Dinas dimasukkan Pokir Dewan itu sama saja dengan merampok uang Negara secara Legal. Jika pengadaan barang dan jasa dilakukan secara normal maka uang Negara dapat dihemat mencapai 30-40%.tutup Nasruddin bahar
