Sebagaimana diketahui Sistem Pemilihan penyedia dengan Ekatalog bukan kewajiban akan tetapi salah satu alternatif, jika pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan peralatan dan pekerjaan komplek dibolehkan menggunkan cara Ekatalog. Akan tetapi jika melihat pekerjaan Pengadaan SPAM yang nilai pagu Anggaran nya mencapai Milyaran per paket tidak perlu dilakukan dengan Ekatalog.imbuh nya
Pertanyaannya kenapa Kasatker selaku KPA dalam membuat paket pekerjaan dineda bedakan cara pemeilihan nya padahal jenis paket yang sama pada lokasi Kabupaten berbeda ada yang dilakukan dengan proses tender padahal jenis pekerjaannya sama.
Nasruddin mengungkapkan,Transparansi Tender Indonesia memprotes keras cara penunjukan atau Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan Ekatalog, meskipun secara aturan dibolehkan tapi bukan diwajibkan. Ekagalog Komstruksi sangat rawan dengan persekongkolan antara penyedia dengan PPK atau KPA. Penunjukan Penyedia dengan Ekagalog sangat tidak transparan sehingga melanggar prinsip dan etika pengadaan yaitu Efien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil dan Akuntabel. Etika Pengadaan Profesional, Mandiri, Tanggung Jawab, Tidak saling mempengaruhi, Menghindari Conflict of Interes, Mencegah Penyalahgunaan wewenang, Tidak menerima pemberian.
Transparansi Tender Indonesia akan segera menyurati KPA/PPK Satker Permukiman Prasarana Wilayah Provinsi Aceh kementrin PUPR untuk meminta membatalkan cara Ekatalog dalam proses pemilihan penyedia.
Adapun paket paket yang akan dilaksanakan dengan Ekatalog sebagai berikut :
1.Pengadaan Pemasangan SR Kab.Aceh Selatan Rp.600.000.00p
2. Pengadaan Pemasangan SR SPAM Kab.Aceh Tenggara Rp.922.000.000
3. Pengadaan SPAM Kab.Aceh Timur Rp.2.638.000.000
4. Pengadaa. SPAM Kab.Pidie Rp.4.980.000.000
5. Pengadaan SPAM Kab.Aceh Utara Rp.4.204.000.000
6. Pengadaan SPAM Kab.Aceh Tamiang Rp.696.000.000
7. Pengadaan SPAM Kab.Pidie Jaya Rp.3.432.000.000
8. Pengadaan SPAM Kota Sabang Rp.480.000.000
