Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI menyesalkan aksi pemblokiran Akun SPSE pada Dinas Pendidikan Aceh kejadian tersebut berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas tersebut.ucap Nasruddin bahar koordinator TTI kepada media ini 13/05
Tahun Anggaran 2024 kegiatan pengadaan barang umumnya dilakukan secara ekatalog yang jumlahnya lumayan besar mencapai ratusan milyar, Pembelian barang secara Epurchasing mengunakan Aplikasi SPSE sebagai alat bantu utama melakukan transaksi elektronik, jika Aplikasi SPSE bermasalah maka dapat dipastikan pengadaan barang tidak bisa dilakukan.
Seharusnya kegiatan pada Dinas Pendidikan Aceh sudah bisa dilakukan dengan segera mengingat tahun anggaran sudah memasuki akhir triwulan ke dua tahun anggaran 2024 daya serap anggaran masih sangat minim.
Transparansi Tender Indonesia TTI mempertanyakan alasan pemblokiran Aplikasi SPSE, Jika alasannya gangguan Server LPSE Aceh tidak masuk akal karena gagnguan server yang terjadi selama 2 pekan terakhir sudah tertangani dan berfungsi dengan baik.
Jika ada unsur kesengajakan atas perintah atasan patut diduga PJ.Gubernur Aceh mengetahui pemblokiran Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh dan Kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini perlu memberikan klarifikasi penyebab terkuncinya Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh. Kepada pihak Inspektorat dalam hal ini APIP selaku pengawas internal pemerintah dapat melakukan audit digital forensik untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Akun SPSE Dinas Pendidikan Aceh.ttur Nasruddin
Jika melihat kegiatan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Aceh mencapai ratusan milyar yang pelaksanaanya dilakukan dengan metode Epurchasing atau Ekatalog membuat pihak pihak tertentu tertarik untuk mendapatkan kue besar tersebut yang tentunya mencapai puluhan milyar. Pihak pibak tertentu berusaha mempengaruhi berbagai pihak termasuk PJ.Gunernur Aceh yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pemerintahan.ucap nasruddin
Sudahlah...sudah waktunya masing masing Dinas atau SKPA diberikan otonomi untuk menjalankan kegiatan dan program kerja tanpa adanya intervensi dari pihak luar sehingga kegiatan pada SKPA tidak menjadi alat politik bagi kelompok tertentu. Masyarakat sudah cerdas dalam membaca gerak gerik dari keputusan atau kebijakan PJ.Gubernur Aceh sehingga menimbulkan kesan PJ.Gubernur Aceh Arogan dan ingin balas dendam.tegas Nasruddin bahar
