Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI menilai Pokja Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggarwn 2024 tidak sesuai dengan yang diamanahkan pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.terang Nasrudin bahar koordinator TTI melalui pesan seluler
Sebagai Contoh Tender Pembanggunan Jaringan Perpipaan sebanyak 6 Paket yang tersebar di beberapa kecamatan. Pokja pemilihan masih saja menggunakan aturan lama dimana untuk pengadaan barang nya diminta surat dukungan dan surat surat lainnya. Untuk pekerjaan konstruksi sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 atau Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa tidak lagi mempersyaratkan surat dukungan. Surat dukungan hanya dikhususkan untuk barang barang yang di Impor dari luar negeri.imbuh Nasrudin nya
Dia Menambahkan,Atas dasar tersebut Transparansi Tender Indonesia TTI meminta Pokja Pemilihan membatalkan tender Pembangunan Jaringan Perpipaan karena dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Perpres yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.
Penilaiaan Transparansi Tender Indonesia secara keseluruhan Tender di Aceh Selatan sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi persaingan sehat. Faktanya membuktikan semua pemenang tender menawar mendekati HPS bahkan mencapai 99,9% dari HPS. Pokja pemilihan tidak takut sama sekali atas perbuatan melawan hukum karena APH disana tidak pernah memproses adanya dugaan persekongkolan antara Pokja Pemilihan dengan calon Penyedia. PJ Bupati Aceh selatan seolah olah tidak mengetahui permainan mereka.tutup Nasrudin bahar
