Wartanad.id - Banda Aceh - Sudah saatnya Pemerintah Aceh melihat peluang yang sangat besar yaitu budidaya ikan Nila yang potensinya sangat besar mengingat cara perawatan yang relatif lebih aman jika dibandingkankan dengan program bididaya ikan kakap yang jelas jelas gagal seperti berita yang viral di Medsos.ungkap Nasruddin bahar koordinator TTI kepada redaksi Wartanad.id 25/05
Nasrudidin bahar menyebutkan,Tahun 2024 BRA kembali membuat program yang sama yaitu Budidaya Ikan Kakap di 3 Kabupaten yaitu Pidie jaya, Aceh Utara dan Kabupaten Bireun dengan anggaran yang sangat pantastis mencapai Rp50 Milyar lebih. Padahal program budidaya ikan kakap yang mau dilaksanakan tersebut belum tentu terlaksana mengingat bibit ikan kakap tidak semudah mendapatkan bibit ikan nila. Jika Anggaran Rp.50 Milyar tersebut dirubah program nya menjdi Budidaya Ikan nila berbasis Ekspor maka dapat dipastikan perekonomiaan masyarakat akan segera tumbuh.
Aceh secara geografis sangat cocok untuk jenis ikan laut tawar karena alam nya sangat mendukung dan bibit ikan sangat mudah didapatkan. Kegagalan petani ikan laut tawar terletak pada pemasaran kerana jika panen melimpah harga ikan jatuh dan peternak ikan menjadi rugi.ucap Nasrudin bahar
Jika Pemerintah membantu pemasaran dengan membuka pasar ekspor tentu keluhan pemasaran tidak menjadi kendala, Pertanyaan besarnya adakah minat Pemerintah memikirkan kesejahteraan petani dan peternak ikan secara serius. Fakta dilapangan setelah bantuan diberikan dan diserah terimakan selesai sudah tugas pemerintah, jika ada masalah dalam pelaksanaan mereka tidak perduli makanya berapapun Anggaran dikucurkan setiap tahun akan menjadi sia sia.tutur Nasrudin bahar
Sebagai contoh Program budidaya udang tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikan Aceh yang jumlahnya ratusan milyar jika ditotalkan. Program tersebut datang dari usulan Pokir Anggota Dewan. Anggaran ratusan milyar tidak berguna dan menjadi sia sia akibat tidak adanya Evaluasi dari Dinas tersebut. Begitu juga bantuan bibit, bantuan ternak kebanyakan gagal dan tidak ada yang berkembang bahkan ada kasus bibit bantuan dijual kembali.
Jika Pemerintah Aceh membuat program bantuan kepada masyarakat tanpa di kontrol dan di Evaluasi semua tujuan mulia akan menjadi sia sia. Jika mengkaji kenapa terjadinya proyek fiktif karena tidak ada lagi yang mengontrol di DPR mereka tidak bisa bersuara karena program yang diawasi program mereka sendiri kan tidak mungkin " Jeruk makan Jeruk"tegas nasrudin bahar
