Wartanad.id | Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Fokus utama adalah menjaga ketersedian pangan sehingga inflasi bisa terkendali. Senin, 4 Maret 2024.
Sedangkan inflasi Banda Aceh saat ini masih terkendali, yakni 1,78 persen secara year on year (yoy) dan 0,55 persen moth to moon (mtm). Sementara inflasi nasional tercatat 2,75 persen (yoy) dan 0,37 persen (mtm).
Sementara faktor pendorong inflasi disebabkan oleh komoditi beras, tomat, dan daging ayam ras. Untuk itu, Pemko Banda Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) melakukan beberapa langkah startegis, salah satunya mengoperasikan pasar murah di beberapa titik di setiap kecamatan.
Kemudian dilakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menimbun barang, seperti di Pasar Al Mahirah, Pasar Setui, dan Pasar Aceh. Pemantauan harga dan memastikan stok untuk kebutuhan pokok tersedia, hingga kerja sama dengan daerah penghasil komoditi juga terus dilakukan untuk kelancaran pasokan pangan,"ujarnya.
Dan yang tak kalah pentingnya, Pemko Banda Aceh juga turut mencanangkan gerakan penanaman di perkarangan rumah warga serta rutin melakukan rapat teknis TPID yang dipimpin oleh wali kota bersama Forkopimda.
Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin mengatakan bahwa stok pangan masih stabil menjelang Ramadhan, berkat keseriusan menyediakan TIPD untuk terus menjaga dan memonitor pergerakan harga pangan, terutama yang diperlukan menjelang bulan puasa dan hari raya.
“Mengingat kebutuhan masyarakat pasti meningkat selama puasa, sehingga mungkin harga pangan sedikit bergejolak. Hal inilah yang sangat penting bagi kami untuk melakukan pengendalian agar inflasi tetap terkendali dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan,” tuturnya.
Pj Wali Kota juga mengharapkan selama Ramadhan dan Idul Fitri, agar keamanan dan menjaga bisa terjaga dan terkendali, baik dalam beribadah maupun dalam roda ekonomi. “Kami sudah melakukan penetapan titik-titik penjualan daging meugang dan penganan berbuka di beberapa kawasan.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan dan kesemrawutan di jalan-jalan dan pusat kuliner. “Oleh karena itu, kami meminta jajaran dinas terkait, mulai dari dinas perindag, dinas pangan dan dinas perhubungan, hingga satpol pp untuk saling berkoordinasi di lapangan.” imbuhnya.
