Ia menyayangkan sikap Pemerintah Aceh khususnya Dinas Kebudaya dan Pariwisata Aceh ( DISBUDPAR) yang dinilai tidak ada keterbukaan kepada publik terkait berapa jumlah Anggaran dan kemana saja Anggaran tersebut akan dipergunakan.
Menurutnya keterbukaan adalah kunci suksesnya penyelenggaraan PKA-8 tersebut sehingga tidak ada asumsi yang beragam dari masyarakat Aceh.
" Masyarakat kan juga ingin tau berapa jumlah Anggarannya dan kemana saja diplot Anggaran tersebut. Kita ingin penyelenggaraan PKA-8 ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari "
Ia bahkan mengharapkan bahwa Pemerintah Aceh memasang spanduk Pagu Anggaran di setiap sudut perhelatan PKA-8, atau menyediakan akses informasi yang bisa dan mudah dilihat oleh masyarakat, agar masyarakat bisa langsung membaca dan mengetahui dengan jelas plot Anggaran tersebut berapa dan di kerjakan oleh siapa.
" Kalau ada spanduk pagu anggarannya kita bisa langsung melihat dan membaca, atau kita mengharapkan ada suatu akses informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, sehingga kita tidak ada kecurigaan kepada pemerintah Aceh "
Ia mengingatkan bahwa didalam perhelatan agenda rutin 4-tahunan yang dilakukan di Aceh ini pastinya disorot oleh segala pihak, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga hal ini perlu kehati-hatian agar tidak menjadi petaka di kemudian hari.
" Makannya kita ingatkan. Karna ini agenda penting dan besar. Dan kita sampaikan ini adalah demi kebaikan Pemerintah Aceh khususnya Dinas Kebudaya dan Pariwisata Aceh (DISBUDPAR) "
Oleh karena itu pihaknya akan menyeruakan ini, karena ia melihat pihak lain juga belum ada yang mengingatkan masalah ini.
" Kita akan suarakan ini, jika perlu kita akan turun aksi agar apa yang kita inginkan ini bisa di wujudkan demi kebaikan masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh itu sendiri " Tutupnya.
