Wartanad.id - Banda Aceh - Koordinator LPLA Nasruddin bahar mengatakan,sabtu 26/08/23,Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Kementrian PUPR dibawah koordinasi Balai Pemilihan Pelaksana Jasa Konstruksi di Provinsi Aceh sering membuat keputusan yang semena mena dalam menetapkan pemenang tender. Hal tersebut terbukti banyak keputusan Pokja digugat dan dipertanyakan sehingga banyak paket yang harus dievaluasi ulang atau tender ulang. Penyebab lemahnya keputusan Pokja kami nilai disebabkan besarnya tekanan dari lembaga luar yang punya kekuasaan.
Baru saja terjadi kasus tender Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR dukungan untuk PON Aceh nilai HPS Rp.74,397 Milyar yang bersumber dari Dana APBN dari Kementrian PUPR. Awalnya paket tersebut dimenangkan oleh PT.Gampong Raya Enginering nilai Penawaran Rp.70.850.287.184,75.sebut Nasruddin bahar atau yng akrab disapa cek Nas
Dalam perjalannya masuk surat sanggah dari peserta lain akhirnya Pokja mengambil kesimpulan tender batal dan dilakukan tender ulang, Pokja seharusnya melakukan Evaluasi Ulang bukan langsung membatalkan tender. Jika setelah dilakukan klarifikasi kepada perusahaan pemenang dan terbukti apa yang dilaporkan itu benar baru kemudian tender bisa dibatalkan.tutur cek nas
Cek nas menambahkan,PT.Gampong Raya Enginering melakukan gugutan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 33/Pdt.G.3023/PN sebagaimana tercantum pada website Pengadilan Negeri Banda Aceh Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Akhir akhir ini Pokja Pemilihan sangat rawan berubah atas keputusannya sehingga para peserta tender sangat berhati hati dan cendrung meresahkan. Pokja pemilihan sangat mudah di "Intervensi" baik itu oleh oknum APH maupun Anggota DPR. Jika begini caranya berlangsung terus menerus maka terjadilah apa yang tidak masyarakat inginkan.
Banyak nya proyek proyek besar yang mangkrak seperti Bendungan Pase, Jembatan kembar Peudada Bireun, jembatan kembar Aceh Tamiang, pembangunan konstruksi Dayah dll yang bersumber dari dana APBN sangat mengecewakan. Kecendrungan Pokja pemilihan memenagkan perusahaan yang menawarkan dibawah 80% HPS ikut menjadi salah satu penyebab gagal kontruksi. Pokja pemilihan tidak jeli melihat Sisa Kemampuan Paket sehingga setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian dibatalkan kembali.tutur Nasruddin Bahar
Kepada Dirjen Bina Kostruksi diminta meninjau kembali manajemen BP2JK, jika perlu dilakukan mutasi anggota pokja yang sudah terang benderang berani melakukan penyimpangan kode etik dengan berpihak kepada peserta tertentu. Keberpihakan pokja bisa dilihat dari bocornya OE Owner Estimeet yang merupakan Rahasia yang tdk boleh dibocorkan kepada Peserta tender.tegas nasruddin bahar
