Pidie (Wartanad.id) - Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Pidie, Muhammad Junaidi SP, Meminta Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melakukan evaluasi data valid terhadap masyarakat miskin dalam hal kepenggunaan GAS 3 Kilo untuk transaksi pembelian LPG PSO keluarga penerimaan manfaat datang dengan membawa KTP ke pangkalan. Selasa ( 01/08/2023)
KADIN merupakan organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia, sekaligus mitra strategis Pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha di Indonesia. Dengan peran tersebut, KADIN memiliki tanggung jawab untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan kendala Kelangkaan dan penggunaan GAS 3 Kilo gram di Pidie.
Muhammad Junaidi SP, kepada media ini mengatakan pengusaha ( Agen ) red dalam hal ini untuk mau menanamkan modalnya di Pidie harus benar-benar menjalankan dan menyalurkan hak masyarakat miskin tepat sasaran, Guna menjalankan misi itu, tentunya posisi KADIN saat ini juga melihat perkembangan pesat dalam usaha mikro di Pidie sehingga kebutuhan pelaku usaha juga meningkat dalam hal penggunaan GAS 3 Kilo gram.
Junaidi menjelaskan Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperkuat di pemerintahan Pidie saat ini, yakni Penguatan Internal, penguatan Eksternal dan penguatan Profesional.
Untuk penguatan internal, sambung Junaidi, Pemerintah Pidie perlu terus melakukan pengawasan terhadap Agen-agen penyalur GAS Subsidi, Agar memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang telah ditentukan supaya tidak ada lagi kelangkaan GAS 3 Kilo gram Dipidie, Dengan begitu, Pemerintah Pidie mampu menciptakan iklim usaha dan bisa mensterilkan hak masyarakat rumah tangga dengan pelaku usaha mikro, nelayan, petani dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sedangkan untuk penguatan eksternal, Pemerintah Pidie melalui dinas terkait harus aktif melakukan pembinaan terhadap pengusaha lokal dalam hal soft-skill dan kemampuan memperluas pasar. Perhatian bagi pengusaha pemula ( Mikro) harus diprioritaskan karena dalam penggunaan GAS 3 Kilo gram juga bagi pelaku usaha mikro paling sedikit/ hari satu tabung, Maka dengan itu guna mendorong lahirnya lebih banyak para saudagar muda di Pidie.
Muhammad Junaidi.SP Menjelaskan penekanan terhadap akar permasalahan sebagai berikut;
1. Quota GAS elpiji 3 kg kurang mencukupi. solusi evaluasi kembali kebutuhan rill GAS 3 untuk masyarakat miskin, Pelaku umkm,petani, rumah tangga.
2. terjadinya migrasi penggunaan gas 3 kg subsidi akibat terjadinya faktor kemiskinan esktrem,pertumbuhan umkm pasca covid, dll faktor. Sehingga solusinya Pemerintah Pidie harus lakukan pendataan ulang baik untuk kebutuhan rumah tangga,umkm/mikro/nelayan dan petani. Supaya kedepan dengan adanya penambahan quota dipidie kita perkirakan kebutuhan akan gas elpiji 3 kg cukup dan terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro. Dengan demikian peran pemerintah dalam gerak pembangunan di Pidie akan lebih meningkat dan terawasi.
“Ke depan kita berharap, denyut ekonomi pidie dapat lebih banyak dikendalikan sektor swasta, sehingga ketergantungan terhadap APBA/APBK dapat dikurangi. Laporan ( FH01)
