Wartanad.id-Aceh | Ketua Umum Pemuda Dewan Da'wah Kabupaten Pidie Khaifan Sasmita,S.Sos. Melalui press rilis nya mengatakan Mendukung program pemerintah dalam segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maupun dengan keadilan subsidi bagi rakyat, jika tidak Negara harus membayar besar sekali untuk subsidi BBM. Sabtu (27/8/2022).
Khaifan Sasmita membandingkan jika dilihat perbandingan harga BBM dinegara lain : Sebagai Berikut Pemerintah Indonesia pada Tahun 2022 telah Mengeluarkan Kebijakan pemberian subsidi energi sebesar Rp. 502 Triliun pada tahun 2022, Ada potensi kenaikan subsidi energi sebesar Rp 198 Triliun pada akhir tahun jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Bila ini terjadi, Artinya subsidi energi Indonesia menjadi Rp,700 Triliun. Untuk itu kenaikan harga BBM menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk menekan angka subsidi agar tidak melonjak.
Masyarakat juga diharapkan bisa menerima kebijakan pemerintah dalam membantu ketahanan ekonomi Indonesia.
Khaifan Sasmita didalam rilis nya juga melihat kalau di Indonesia pemerintah berhasil menahan laju inflasi domestik di angka 4,9% Angka tersebut merupakan angka yang relatif lebih rendah dari sejumlah negara di Asia dan negara maju lainnya, Dimana saat ini rata-rata negara Asia dikisaran 7% Bahkan ada yang mencapai 9%. Maka cara untuk mempertahankan angka tersebut, Salah satunya dengan menaikan harga BBM sehingga perekonomian Indonesia dapat bertahan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan mendukung kebijakan tersebut agar membantu meringankan dampak inflansi di Indonesia.
Khaifan Sasmita didalam rilis nya mengatakan harga BBM di Indonesia saat ini masih dibawah negara seperti Thailand dan Vietnam. Di Thailand harga BBM Dijual Rp 16.645/Liter Dan divietnam Rp 21.352/Liter,Di Filipina Rp 21.352/Liter. Maka jika di bandingkan di Indonesia yang direncanakan dinaikkan harga BBM bersubsidi hal tersebut tidak memberatkan Masyarakat sehingga perlu adanya sikap dari masyarakat mendukung kebijakan pemerintah.
Khaifan Sasmita menjelaskan semua ini demi rakyat, Dengan kebijakan ini rakyat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah seperti bantuan non tunai, PKH dan BLT semua ini untuk keadilan dan jangan subsidi tersebut tidak menyentuh masyarakat. Atas dasar yang demikian masyarakat sangat mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM untuk subsidi tepat sasaran dan efisiensi serta untuk mengatasi kebocoran dalam penggunaan anggaran Pemerintah, serta menutup pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran dalam hal dana subsidi tersebut, demi keadilan bagi rakyat. Laporan (FH01)