Wartanad.id|Banda Aceh – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I menyepakati kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kesepakatan ini dibahas pada kegiatan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh yang dilaksanakan di Aula Bangsal Garuda Kemenkumham Aceh pada Jumat (22/4/2022).
Hadir langsung dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Tim Direktorat I Korsup Wilayah Aceh Sumbar Riau KPK, Para Kepala Divisi, Pejabat Struktural, dan Kepala UPT di wilayah Banda Aceh/Aceh Besar. Selain itu, kegiatan ini juga direlay secara virtual melalui zoom meeting yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian se Aceh.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman menyambut baik program yang dilakukan KPK tersebut. Menurutnya, pencegahan korupsi dibutuhkan kerjasama guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh pihak.
“Terimakasih telah hadir disini, kita semua berharap pelaksanaan birokrasi di Kanwil Aceh dapat diselenggarakan dengan bebas korupsi,” ucapnya.
Arief NC, Kasatgas Wilayah I mengatakan sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik tentunya mempunyai potensi risiko berbagai tindak korupsi. Oleh karena itu sudah semestinya hal tersebut harus dilakukan pencegahan.
“Korupsi dalam promosi/mutasi, penyalahgunaan fasilitas kantor, intervensi, dan suap/gratifikasi juga masuk dalam sebaran risiko korupsi yang bisa terjadi,” jelas Arief.
Sehingga pada kesempatan tersebut dirinya menjelaskan terkait dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Dimana pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, pencegahan, dan pendidikan.
“Salah satunya dengan melakukan pencegahan yakni dengan melaksanakan berbagai program pencegahan korupsi yang diimplementasikan antara lain program Koordinasi Wilayah, Pengendalian Gratifikasi, Kepatuhan LHKPN, dan Monitoring,” pungkasnya.(Har)
