Wartanad.id,Banda Aceh - Serikat Mahasiswa Muslimim Indonesia(SEMMI) Wilayah Aceh menyarankan Plt Gubernur Aceh untuk mengambil langkah tepat dan cepat untuk menyelamatkan uang rakyat. Langkah yang dimaksud yakni dengan mengambil sikap berani yaitu dengan melakukan pengesahan APBA 2021 nanti melalui Pergub.
"Melihat kondisi hari ini, kepentingan rakyat langsung tentunya diatas kepentingan yang mewakili rakyat. Jadi, ketika yang mewakili tak bersedia mengesahkan, maka pengesahan melalui Pergub adalah bagian solusi. Apalagi jika kita lihat terjadi tarik menarik kepentingan dan bergaining di parlemen yang muaranya kepada besaran kapling anggaran atau pembagian kue, tentunya ini akan rumit. Untuk itu, sudah sepatutnya dalam kondisi rakyat sedang susah dilakukan langkah yang lebih konkrit untuk menyelamatkan APBA. Minimal kurang 1,5 T anggaran rakyat Aceh dapat tersalurkan langsung sesuai dengan visi-misi Aceh Hebat nantinya," ungkap Kabid Hukum dan HAM PW SEMMI Aceh, Teuku Wariza Aris Munandar kepada media, Rabu (23/09/2020).
Menurut Wariza, besaran alokasi dana pokir DPRA diperkirakan akan meningkat, jika Plt Gubernur tidak mengambil langkah berani.
"Bayangkan bisa jadi lebih Rp 1,5 Triliun uang rakyat yang semestinya bisa menyentuh langsung pemangku kepentingan utama yakni rakyat harus disesuaikan dengan selera yang mewakili rakyat," ujarnya.
Masih kata Wariza, sejauh ini program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat sangat dirindukan, namun jika besaran yang terwakili besar maka ini juga tak elok untuk kemaslahatan rakyat.
"Kalau dalam kadar proporsional dan sesuai dengan numenklatur, Renstra maupun renja Aceh Hebat itu hal yang sah-sah saja. Tapi, jika tidak maka lagi-lagi merugikan rakyat," katanya.
SEMMI menyontohkan kasus indikasi korupsi beasiswa yang khabarnya dipotong sampai 50%. "Inikan contoh indikasi penerima manfaatnya bukan lagi rakyat Aceh jadinya. Makanya perlu dilakukan langkah berani dalam rangka menyelamatkan kepentingan rakyat," tegasnya.
Dia menyebutkan win-win solution untuk persoalan kisrus legislatif dan eksekutif penting, tapi jauh lebih penting menyelamatkan persoalan masyarakat yang kini semakin dilematis.
"2,3 T atau 2,5 T dana refokusing hanya berjalan 6%, ini kenapa. Bisa jadi saat ini SKPA sangat berhati-hati dan was-was dengan berbagai ultimatum DPRA, sehingga serapan anggaran lambat dan rendah, perputaran uang di masyarakat melemah sehingga effectnya perekonomian sulit, dan ujung-ujung rakyat tak bisa merasakan hadirnya pemerintah dimasa sulit," cetusnya.
Sebenarnya, kata Wariza, idealnya tak ada yang salah antara legislatif dan eksekutif. Hanya saja pemaksaan kehendak yang terlalu tinggi juga tak bijak.
"Sinergi antara legislatif dan eksekutif penting dalam pembangunan, tapi jika sinergi itu dalam hal yang menguntungkan rakyat. Jika tidak, maka Plt Gubernur yang juga menopang harapan rakyat harus lebih berani untuk bersikap. Kalau diperturutkan konflik yang bermuara ke bergaining dan besaran kapling, maka ini justru mengorbankan rakyat. Kami pikir jalan saja, yang penting bagaimana APBA itu benar-benar bermanfaat ke rakyat. Jangan pula fungsi eksekutif menjalankan program-program pemerintahan tidak maksimal, kemudian fungsi legislatif menjadi eksekutor anggaran, ini tentu sudah tidak ada tupoksinya. Dan jangan pula karena urusan kapling mengkapling, progam pemerintah untuk mewujudkan Aceh Hebat terhambat. Plt Gubernur harus lebih berani dan tegas demi mewujudkan hal ini, tak perlu berbalas pantun tapi buktikan dengan kerja nyata, toh rakyat akan punya penilaian seperti apa," pungkasnya.
