WartaNad.id - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) meneken Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.
Amandemen PPJT dilakukan sebagai tindaklanjut atas surat dari :
1. Menteri PUPR Nomor KU.02.07-Mn/794 Tanggal 25 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol dengan memanfaatkan sisa Alokasi TA 2016 - TA 2020;
2. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui surat Nomor IPW.5/D.M.EKON.KPPIP.04/2020 Tanggal 24 April 2020 telah menyampaikan Usulan Alokasi Dana Pengadaan Tanah Tahun 2020 Terhadap Revisi Sisa Alokasi Dana Pengadaan Tanah Tahun 2016 - 2019 Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol yang ditujukan kepada Direktur Utama LMAN; dan
3. Atas surat permohonan Menteri PUPR sebagaimana angka 1, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan persetujuan kepada Menteri PUPR melalui Nomor S450/MK.06/2020 Tanggal 29 Mei 2020 perihal Persetujuan Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Tahun Anggaran 2020.
Amandemen PPJT meliputi 7 (tujuh) ruas tol yakni ruas Medan Binjai (17 KM), ruas Bakauheni - Terbanggi (140 KM), ruas Pekanbaru - Dumai (131 KM), ruas Kisaran - Tebing Tinggi (Indrapura - Kisaran) (47 KM), ruas Sigli - Banda Aceh (73 KM), ruas Pekanbaru - Padang (254 KM), dan ruas Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (96 KM).
Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan bahwa penandatanganan amandemen PPJT ini dilakukan agar dapat memperlancar penyelesaian pembangunan proyek JTTS.
"Terima kasih atas kerja sama yang baik antara Hutama Karya dan BPJT. Harapan kami, Alokasi Dana Talangan Tanah tahun 2020 dapat memperlancar tugas para BUJT sekalian sehingga proyek bisa berjalan sesuai rencana," tutur Danang dalam pernyataan resminya, Jumat (24/7).
Alokasi Dana Talangan Tahun 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani ini akan digunakan untuk ke-7 ruas tol dimana hingga saat ini progres pengadaan tanah masing-masing ruas yakni Medan - Binjai mencapai 99%, ruas Bakauheni - Terbanggi Besar mencapai 100%, ruas Pekanbaru - Dumai mencapai 94%, dan ruas Sigli - Banda Aceh mencapai 71%.
Adapun ke-3 ruas lainnya ruas Pekanbaru - Padang meliputi ruas Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang, ruas Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu, ruas Kisaran - Tebing Tinggi (Indrapura - Kisaran) keseluruhannya masih dalam tahap pengadaan tanah.
Dengan telah dilaksanakannya Amandemen PPJT dalam rangka percepatan progres pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional khususnya Jalan Tol Trans Sumatera, Hutama Karya berharap ini mampu memperlancar progres pengadaan tanah di lapangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
Executive Vice President Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan turut menyampaikan ungkapan terima kasih atas terealisasinya agenda penandatanganan ini.
"Saya atas nama Hutama Karya mengucapkan terima kasih, semoga akan membuat proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera lebih lancar sesuai rencana." ujar Fauzan.
Hutama Karya terus melakukan upaya terbaiknya dalam membangun ke-tujuh ruas yang saat ini telah mendapatkan penambahan Alokasi Dana Talangan Tanah tahun 2020 tersebut. Adapun hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang ±588 kilometer dan 5 (lima) ruas telah beroperasi.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Tol Trans Sumatera nantinya akan membentang sepanjang 2.800 kilometer, dari ujung Lampung hingga Aceh, masih ada sekitar 1.291 km ruas jalan tol yang tengah dipersiapkan.
"Yang sudah operasi 390 km, yang under construction 1.194 km, dan sedang persiapan 1.291 km. Targetnya kita ingin selesaikan sampai dengan 2024," kata Basuki.
Basuki tak memungkiri bahwa proyek tersebut masih terkendala dari sisi pendanaan. Pemerintah mencatat, diperlukan dana sekitar Rp 500 triliun lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut.
"Termasuk yang sudah operasi tadi. Perbankan komitmen Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, PMN ke Hutama Karya ditugaskan Rp 19,6 triliun. Jadi ada Rp 113 triliun yang sudah komitmen," katanya.
"Termasuk yang sudah operasi tadi sepanjang 393 Km. Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," tegas Basuki(CNBC)
